Wajah Infrastruktur Bandung Raya yang Masih Belum Ramah Warga

Layanan publik melalui pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Neil. S Grigg (1998) infrastruktur adalah sistem fisik seperti drainase, transportasi, bangunan, dan fasilitas publik yang menopang kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur diciptakan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Juwono & Subagiyo, 2019).  Pembangunan Infrastruktur kota juga menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2020, dalam misi keempat yaitu mewujudkan Bandung nyaman dan berwawasan lingkungan. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2020). Infrastruktur yang merata dan terawat memudahkan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Pemerintah kota Bandung mengakui infrastruktur sebagai layanan dasar yang berdampak langsung bagi warga. Namun, di balik upaya dan rencana tersebut, masih terlihat persoalan nyata yaitu banyak trotoar rusak, jalan berlubang, drainase buruk, serta akses transportasi umum dan fasilitas pejalan kaki yang belum optimal, terutama di pinggiran kota atau area kurang prioritas. 

Sama hal nya dengan sistem transportasi publik di Bandung menghadapi kendala besar. Meskipun sudah ada moda seperti angkot dan Trans Metro Bandung, integrasi moda belum sepenuhnya optimal, dan banyak warga mengeluhkan waktu tunggu lama serta rute yang kurang menjangkau wilayah penyangga. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas, pemerataan, aksesibilitas  dan kesesuaian dengan kebutuhan warga.

Berdasarkan kondisi tersebut, kami meluncurkan proyek Jurnalisme Digital bernama “Ekspose Bandung”, sebuah inisiatif yang menyoroti realitas infrastruktur di Bandung Raya melalui jurnalisme visual, data, dan cerita warga. Dengan gaya ringan dan satir, Ekspose Bandung mengangkat ketimpangan infrastruktur sekaligus mendorong dialog antara warga dan pemangku kepentingan tentang bagaimana kota bisa menjadi lebih ramah, adil, dan nyaman bagi semua. Ekspose Bandung hadir bukan sebagai pemberi solusi instan, melainkan sebagai pemicu kesadaran, perubahan, dan keterlibatan warga.

Kabel Semrawut, Ancaman di Ruang Publik

Di ruang publik, infrastruktur yang semestinya aman dan rapi justru tampak seperti benang kusut yang menggantung di udara. Tiang-tiang listrik berdiri rapat dengan kabel yang menjuntai semrawut di setiap sudut Bandung Raya. Kondisi tersebut tidak hanya merusak estetika kota, namun juga dapat berbahaya yang memicu risiko adanya korsleting hingga kebakaran. 

Penataan jaringan listrik di Bandung Raya masih jauh dari kata memadai. Di beberapa titik menunjukkan masih banyaknya tiang yang berdiri berdekatan, sebagian tidak berfungsi, dan kabel yang berkelindan dari berbagai layanan seperti listrik, internet, hingga televisi bertumpuk tanpa adanya standar yang aman. Fenomena ini terlihat di area publik, seperti SPBU, pasar, kawasan pendidikan, hingga pemukiman.

Kondisi kabel yang tidak terstruktur menempatkan warga pada posisi bahaya nyata, terutama di dekat SPBU yang menyimpan bahan bakar mudah terbakar. Tidak hanya menimbulkan ancaman bagi keselamatan, kabel semrawut juga dapat mengganggu aktivitas warga. Seperti kabel semrawut yang ditemukan di sekitar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, para mahasiswa mengeluh jika hal tersebut kerap mengganggu pemandangan dan khawatir akan adanya korsleting atau risiko kabel terputus yang dapat membahayakan warga.

Petugas dari Dinas Kebakaran Kota Bandung, Yadi Mulyadi, mengatakan bahwa kebakaran akibat korsleting listrik sering bermula dari tiang listrik, terutama jika kabel yang tidak tertata saling menumpuk. “Kalau kabel tidak tertata, risikonya besar. Idealnya jaringan listrik dipindahkan ke bawah tanah agar lebih aman,” ujarnya. 

Meski pemerintah kota dan instansi terkait telah melakukan upaya penataan kabel secara bertahap, namun dengan luasnya skala permasalahan yang ada membuat upaya tersebut berjalan secara lambat. Solusi yang dapat diterapkan, antara lain menempatkan jaringan listrik di bawah tanah, menerapkan sistem multi-utility pole, serta melakukan penertiban dan perapian kabel oleh pihak terkait.

Kabel semrawut dan tiang yang berdempetan merupakan persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama akan keselamatan publik dan tata kelola kota. Selama proses penataan masih dilakukan setengah hati, risiko seperti korsleting hingga kebakaran akan tetap ada.

Ketimpangan Mobilitas di Balik Modernisasi Whoosh

Persoalan infrastruktur di Bandung Raya tidak berhenti pada penataan kabel semrawut saja. Di sektor transportasi, wajah lain dari ketidakteraturan muncul melalui proyek-proyek besar seperti kereta cepat Whoosh. Alih-alih menjadi simbol kemajuan yang mulus, proyek ini justru menyoroti ketimpangan antara pembangunan utama dan kesiapan jaringan pendukungnya. Fasilitas yang seharusnya mempermudah mobilitas warga pada akhirnya tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Akses menuju Stasiun Tegalluar menjadi gambaran paling nyata dari masalah tersebut. Letaknya yang berada di luar pusat kota menuntut keterhubungan yang baik, namun sampai kini moda transportasi yang tersedia masih terbatas. Konektivitas yang dijanjikan belum benar-benar hadir.

Di jalur menuju stasiun, terutama area sekitar Stasiun Gedebage, kepadatan lalu lintas sudah menjadi pemandangan harian. Truk berukuran besar membuat arus kendaraan tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Antrean panjang ini bukan sekadar menghambat perjalanan penumpang, tetapi juga memperlihatkan betapa timpangnya kualitas infrastruktur pendukung dibandingkan fasilitas utama seperti Whoosh.

Sebagian akses masuk juga masih mengandalkan jembatan kayu. Kondisinya tidak stabil, dan saat hujan, permukaannya menjadi licin sehingga membahayakan pengguna. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan masih belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam pengembangan aksesibilitas. Kondisi ini memperlihatkan paradoks pembangunan dimana pembangunan fasilitas berteknologi tinggi tidak diikuti oleh jaringan pendukung yang mumpuni.

Berjalan di Antara Bahaya

Sebagai warga Bandung dan sekitarnya, kita pun tidak dapat menampik kenyataan bahwa kondisi trotoar di Bandung Raya sudah tidak layak. Bahkan jalan yang kerap dilalui oleh pejalan kaki di Jatinangor tidak layak menyandang gelar “trotoar.” Kondisi jalan tersebut sempit dan rusak. Selain itu, banyak pedagang kaki lima yang mengambil alih hak pejalan kaki dengan menggelar dagangannya di tepi jalan. Parkir liar tentunya tak akan absen dari kondisi seperti ini, beberapa titik Jatinangor dipenuhi oleh kendaraan beroda dua dan empat. Padahal, lebar jalan raya di sana hanya sebesar 3 buah mobil elf yang berbaris ke samping.

Kondisi serupa terdapat pada Jalan AH Nasution, Dago, Supratman, dan Pasteur di Kota Bandung. Rasanya mustahil pejalan kaki pada kelima jalan tersebut dimanjakan oleh trotoar yang mulus tanpa celah. Pada akhirnya, trotoar kehilangan fungsinya.

Selain itu, pengunjung Pasar Loak Astana Anyar seakan menutup akses bagi pejalan kaki untuk bergerak. Hampir seluruh tepi jalan diblokade oleh lapak pedagang barang bekas dan area parkir yang tak jelas. Kondisi ini mengharuskan pengunjung untuk berjalan di badan jalan yang seharusnya hanya dilewati oleh kendaraan saja. Di sini  terlihat jelas bahwa pejalan kaki dan pengendara berada di ruang yang sama untuk bergerak. Meskipun begitu, ini tidak sama dengan mencerminkan kesetaraan pengguna jalan. 

Sudah selayaknya langkah preventif hadir untuk memperbaiki trotoar yang tak layak pakai sesuai dengan standar keselamatan. Di samping itu, pedagang dan parkir liar harus ditertibkan oleh pihak terkait. Jika sudah seperti ini, warga juga dapat membantu memantau kelayakan trotoar melalui kanal pengaduan yang sudah disediakan di masing-masing daerah.

Jalan yang Gelap Mencari Masa Depan Cerah: Minimnya Pencahayaan di Jatinangor

Minimnya penerangan jalan di Jatinangor menjadi persoalan yang menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi orang tua yang hendak mengirimkan anaknya menempuh pendidikan tinggi. Ribuan mahasiswa baru datang setiap tahunnya dengan harapan bahwa kawasan ini mampu mendukung aktivitas akademik mereka, namun kondisi jalan yang gelap di malam hari menunjukkan sebaliknya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan Jatinangor sebagai “kota pendidikan."

Beberapa titik gelap tercatat berada di sekitar Cikeruh, gang-gang sempit yang kini telah menjadi kost mahasiswa, serta area belakang pintu H yang terletak di belakang kampus. Minimnya cahaya membuat sejumlah ruas tidak memiliki visibilitas memadai, sehingga meningkatkan potensi kerawanan. Penerangan yang tidak merata juga berdampak pada persepsi keamanan para pengguna jalan.

Kurangnya intensitas cahaya turut mempengaruhi pola mobilitas mahasiswa. Banyak dari mereka menghindari pulang terlalu malam karena harus melewati jalur yang sepi dan kurang terang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan aktivitas akademik dan organisasi tidak diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai.

Potensi kejahatan di wilayah tersebut bukan tanpa dasar. Laporan terkait pencurian kendaraan bermotor kerap muncul, dan sebuah studi berjudul “Sabhara Four-Wheel Patrol Management in Preventing Criminal Acts of Theft of Two-Wheeled Motorized Vehicles in the Jurisdiction of Jatinangor Police” mengategorikan Jatinangor sebagai wilayah crime-prone atau rawan kejahatan dengan banyaknya tindakan pencurian kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa penerangan yang buruk memiliki korelasi dengan meningkatnya risiko kriminalitas.

Dampaknya terasa pada aktivitas malam hari di kawasan kampus dan sekitarnya. Pengendara motor harus lebih berhati-hati saat melewati ruas yang gelap, sementara pejalan kaki memiliki ruang gerak yang terbatas. Infrastruktur yang tidak merata, ditambah lalu lintas kendaraan berat di Jalan Raya Jatinangor, menjadi indikator bahwa kebutuhan dasar seperti penerangan masih belum sepenuhnya diperhatikan.

Sebagai upaya perbaikan, kebutuhan penerangan jalan di Jatinangor perlu menjadi prioritas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kampus. Penambahan titik lampu, perawatan rutin, serta koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sumedang, pihak kampus, dan pengelola hunian mahasiswa dapat menjadi langkah awal. Tanpa intervensi yang jelas dan terukur, Jatinangor akan terus menghadapi kesenjangan antara predikatnya sebagai kawasan pendidikan dan kualitas infrastrukturnya yang belum memadai.

Beragam persoalan infrastruktur di Bandung Raya, mulai dari kabel semrawut, transportasi publik yang belum terintegrasi, trotoar yang rusak, hingga minimnya penerangan jalan, menunjukkan bahwa pembangunan kota belum sepenuhnya berpihak pada kenyamanan dan keselamatan warga. Infrastruktur yang seharusnya menjadi penopang kehidupan justru kerap berubah menjadi sumber risiko dalam aktivitas sehari-hari. 

Melalui Ekspose Bandung, kami berupaya menghadirkan potret nyata kondisi infrastruktur dengan harapan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Perbaikan infrastruktur bukan sekadar soal proyek dan anggaran, tetapi tentang bagaimana kota ini memberi rasa aman, akses yang adil, dan kualitas hidup yang lebih layak bagi seluruh warganya. Bandung yang nyaman bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan.