Tujuh Guru Besar Universitas Padjadjaran Dikukuhkan

Bandung, Navigasi – Universitas Padjadjaran menggelar pengukuhan jabatan tujuh Guru Besar bidang Soshum (Sosial & Humaniora) pada 8 Juli 2025 di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Ketujuh Guru Besar tersebut adalah Prof. Budi Harsanto, S.E., M.M., Ph.D., PGCert HE., FHEA. dan Prof Sunu Widianto, SE., M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prof. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.SI., Prod. Dra. Binahayati Rusyidi, MSW, Ph.D., dan Prof. Junardi Harahap, S.Sos., M.Si., Ph.D. dari Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Prof. Dr. Uud Wahyudi, S.Sos., M.Si. dan Prof. Dr. Agus Rusmana, Drs. M.A. dari Fakultas Ilmu Komunikasi.

Pengukuhan tersebut dibuka oleh Rektor Unpad, Prof. Arief S. Kartasasmita dan dipimpin oleh Prof. Arief Anshory Yusuf. Setelah dibuka, Rektor Unpad menyerahkan surat keputusan Guru Besar dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknolog kepada ketujuh Guru Besar yang dikukuhkan. Selanjutnya rangkaian upacara diisi dengan penyampaian paparan ilmiah oleh masing-masing Guru Besar.

Prof. Budi menyampaikan paparan ilmiahnya yang berjudul “Manajemen Inovasi Berkelanjutan di Era Disrupsi Global”. Manajemen inovasi berkelanjutan dikatakan merupakan salah satu pendekatan strategis untuk menjawab dinamika global yang menjadi tekanan besar bagi perusahaan hari ini.

“Berbagai fenomena yang mendorong urgensi manajemen inovasi berkelanjutan harus diterapkan diantaranya terjadinya pergeseran preferensi konsumen, kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi, dorongan bagi perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam praktik bisnisnya, serta tekanan geopolitik dan disrupsi rantai pasok,” paparnya.

Menjawab permasalahan tersebut, Prof. Budi menyampaikan kontribusi keilmuan yang diberikan yang diringkas ke dalam 5 aspek yaitu pengfembangan dimensi manajemen inovasi berkelanjutan, pemanfaatan perspektif berbasis kapabilitas, pengintegrasian dimensi ambideksteritas, penemuan tahapan transisi antar pendekatan manajemen inovasi berkelanjutan, serta penguatan bukti empiris negara berkembang.

Berikutnya Prof. Caroline membawakan paparan ilmiah yang berjudul “Dari Otoritas ke Otomatisasi: Memaknai Kembali Praksis Kekuasaan di Era Digital dan Implikasinya bagi Ilmu Politik”. Prof. Caroline menyoroti disrupsi digital yang kini merambah dan mempengaruhi baik keilmuan maupun praktis politik. 

“Relasi antara teknologi dan kekuasaan seringkali dibingkai dalam perdebatan sederhana tentang apakah teknologi akan menggantikan manusia atau sebaliknya.  Padahal persoalannya jauh lebih mendalam. Dengan menggunakan perspektif politik kontemporer, kita akan menelusuri bagaimana teknologi dan kekuasaan saling mempengaruhi dalam membentuk tatanan pengaturan di berbagai dimensi kehidupan manusia,” jelasnya.

Dikatakan bahwa di era digital ini, kontrol sosial tak lagi dijalankan oleh aparat negara, melainkan melalui sistem pengawasan otomatis. Pemerintahan kini sudah mengandalkan sistem algoritmik dalam pelayanan publik mulai dari alokasi bantuan sosial sampai moderasi konten politik. Hal ini mengancam akuntabilitas dan legitimasi demokrasi karena prosesnya tidak transparan dan sulit diawasi publik.

“Oleh karena itu, tantangan utama ilmu politik hari ini adalah memperkuat peran kritisnya dalam memahami dan membingkai ulang kekuasaan digital. Bukan sekedar isu-isu baru ke dalam kurikulum ilmu politik,” tegasnya.

Paparan ilmiah berikutnya disampaikan oleh Prof. Binahayati dengan judul “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perubahan Iklim: Implikasi Terhadap Penguatan Orientasi Lingkungan Hidup dan Keadilan Gender Dalam Pendidikan Kesejahteraan Sosial. Perubahan iklim meningkatkan resiko dan kerentanan atas perlindungan perempuan dan anak perempuan.

Prof. Binahayati menyorot hasil dari banyak penelitian internasional yang menyatakan bahwa kelangkaan air, kelangkaan pangan, kerusakan ekosistem, serta bencana alam berkepanjangan berasosiasi dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual di wilayah publik, serta pernikahan anak dan perdagangan perempuan.

“Dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, profesi pekerjaan sosial tergolong lambat merespon berbagai tantangan dan permasalahan yang disebabkan oleh krisis lingkungan, perubahan iklim, dan tuntutan untuk mengatasi dampaknya terhadap ketidakadilan sosial,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Prof. Binahayati menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah transformasi untuk memperkuat orientasi lingkungan hidup dan keadilan gender melalui empat pilar, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan, riset, dan etika.

Kemudian Prof. Junardi juga maju untuk menyampaikan paparan ilmiahnya berkenaan dengan “Pengobatan Ethnomedicine Dalam Perspektif Holistik”. Prof. Junardi mengatakan bahwa pengobatan ethnomedicine merupakan pengetahuan yang secara tradisional dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Pengobatan ini merupakan jenis pengobatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri di mana prosesnya dilakukan secara terus menerus melalui pewarisan budaya yang di dalamnya terdapat praktek pengobatan tradisional.

Di Indonesia sendiri, pengobatan tradisional mengalami kebangkitan yang signifikan pada perkembangannya dalam konteks demografi. “Salah satu hal yang penting dalam penyediaan layanan kesehatan adalah pelayanan harus dapat diakses oleh masyarakat. Pengobatan ethnomedicine memberikan layanan kesehatan yang pelayanannya dekat dengan kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Pengobatan ethnomedicine juga dikatakan telah menjadi rujukan dan juga praktek pengobatan yang dilakukan pada masa tradisional dahulu dan terus dilakukan melalui proses budaya hingga saat ini. Contohnya adalah penggunaan tanaman obat baik daun, bunga, ranting, atau biji yang mempunyai khasiat untuk penyembuhan.

Pemaparan ilmiah selanjutnya disampaikan oleh Prof. Sunu dengan judul “AI-Enabled Humanized Leadership Decision Making: Individual and Team”. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana manusia tetap bisa mengambil keputusan dengan tetap mempertahankan sisi kemanusiaan di tengah gempuran teknologi AI.

Menjawab pertanyaan tersebut, Prof. Sunu mengintegrasikan berbagai teori lintas disiplin yang pada akhirnya memberi jawaban praktis bahwa di era penggunaan AI ini, seorang pemimpin seringkali terjebak ke dalam dua ekstrem. Jika ia bukan tipe yang terlalu menyerahkan keputusan pada AI dan kehilangan sentuhan empatik, maka ia adalah tipe yang menolak AI karena takut akan perubahan.

“Padahal yang dibutuhkan adalah balance atau keseimbangan. (Yang dibutuhkan adalah) pemimpin yang menggunakan AI sebagai co-pilot bukan autopilot, menganalisis data tetapi tetap mempertimbangkan konteks sosial budaya dan psikologis tim, menjaga kepercayaan dengan menjelaskan proses keputusan dan membuka ruang dialog,” paparnya.

Sebagai penutup, Prof. Sunu memberikan refleksi yang perlu sama-sama direnungkan yaitu teknologi akan terus berubah, tetapi nilai kemanusiaan harus tetap menjadi kompas. Selain itu, AI adalah alat, bukan pengganti tanggung jawab moral seorang pemimpin. Ptof. Sunu juga menekankan bahwa kepemimpinan masa depan adalah kepemimpinan yang data-driven, tetapi juga soul driven.

Guru Besar berikutnya yang menyampaikan paparan ilmiah adalah prof. Uud dengan judul yang dibawakan adalah “Penerapan Model Pentahelix dalam Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia”. Proef. Uud mengutip pernyataan KDM atau Kang Dedi Mulyadi yang mengatakan bahwa dirinya optimis dengan pariwisata yang akan dibuka hingga mengatakan bahwa wahana yang dibangun tersebut tidak akan mampu menampung pengunjung.

“Ucapan yang disampaikan KDM ini mengindikasikan bahwa atraksi wisata yang dikembangkan itu berdampak buruk pada keseimbangan lingkungan sosial dan budaya. Dengan demikian perlu adanya upaya untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia sehingga tantangan seperti empat destinasi wisata yang dibongkar itu menunjukkan tentang perlunya ada pengembangan komunikasi pariwisata berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu kajian yang dapat diterapkan dalam pengte,mbangan pariwisata berkelanjutan adalah dengan menerapkan model pentahelix. Melakukan sinergi lima pemangku kepentingan yaitu mulai dari unsur pemerintah, akademisi, bisnis, media, hingga komunitas.

Rangkaian paparan ilmiah ditutup oleh Prof. Agus yang membawa judul “Membangun Literasi Media Digital Sebagai Fondasi Kesejahteraan Masyarakat”. Prof. Agus memaparkan hubungan media digital dengan kehidupan sosial dimana media digital kini menjadi sumber informasi lowongan kerja dan penyedia informasi berbagai peluang bisnis mandiri. Selain itu, media digital juga dikatakan sebagai sarana mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.

Prof. Agus menekankan bahwa untuk memanfaatkan media digital dengan baik, tiap individu harus memiliki literasi digital yang baik. “Yaitu kemampuan untuk memutuskan kapan, mengapa, dan bagaimana dia menggunakan berbagai format digital dengan penuh percaya diri dan dengan tujuan untuk memberdayakan dirinya,” ujarnya.

Sepekan sebelumnya, pada 1 juli 2025, pengukuhan Guru Besar juga diselenggarakan Unpad di gedung yang sama. Pengukuhan diselenggarakan kepada delapan Guru Besar bidang Saintek (Sains dan Teknologi).

Para Guru Besar tersebut terdiri dari Prof. Dr. Meirina Gartika, drg., SpKGA, SubSp.PKOA(K), Prof. Dr. Sri Tjahjawati, drg., MKes., dan Prof. Dr. Irmaleny, drg., Sp.KG., SubSp. KR(K) dari Fakultas Kedokteran Gigi. Prof. Aulia Iskandarsyah, S.Psi., M.Psi., M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Psikologi. Prof. Dr. Leonardo Lubis, dr., AIFO-K., M.Kes. FASEP., Prof. Dr. Vitriana, dr., Sp.K.F.R, N.M(K), Prof. Dr. Reno Reudiman, dr., SpB-SubSp BD(K), MSc, FICS, FCSI, dan Prof. Edhyana Kusumastuti Sahiratmadja, dr., Ph.D.***

Penulis: Noor Fatimah Albirkah