Bedah Kebijakan Luar Negeri Prabowo Bersama Akademisi Unpad, Prof. Dr. Arifin Sudirman

Kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan prinsip bebas dan aktif kini sedang menghadapi hambatan, dimana keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, yakni sebuah inisiatif multilateral yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2026, memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi dan praktisi hubungan internasional.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Arifin Sudirman, S.I.P., M.A.IR., membedah fenomena ini dalam diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu” yang diselenggarakan secara daring oleh Dewan Profesor Unpad pada 4 Maret 2026. Diskusi mendalam ini mengupas tuntas benturan antara tradisi non-blok Indonesia dengan tekanan aliansi global, dinamika birokrasi dalam negeri, hingga dampaknya terhadap posisi moral Indonesia di kancah internasional.

Salah satu topik yang paling disorot dalam diskusi ini adalah hilangnya netralitas Dewan Perdamaian, yang dinilai cenderung memihak kepentingan Israel dibanding Palestina. Dewan ini menuai kritik keras karena mengusulkan syarat pelucutan senjata yang samar dan secara tidak proporsional membatasi kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas.

Bagi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang memiliki solidaritas historis dan konstitusional yang kuat terhadap kemerdekaan Palestina, keterlibatan ini menimbulkan dilema domestik yang sensitif. Upaya Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyeimbangkan aliansi internasional dengan sentimen dalam negeri dinilai rumit karena berpotensi merusak legitimasi politik domestik sekaligus mencederai citra Indonesia sebagai pembela bangsa-bangsa terjajah  jika gagal melindungi kepentingan Palestina.

Keterbatasan ekonomi domestik menjadi salah satu faktor pendorong utama Indonesia mengambil langkah pragmatis. Lambatnya investasi, meningkatnya pengangguran, dan defisit fiskal menjadi alasan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dengan harapan dapat mengamankan aliran investasi serta bantuan internasional dari jaringan pengusaha global maupun keluarga politik AS yang berpengaruh.

Situasi ini diperumit oleh dinamika politik dalam negeri. Gaya kepemimpinan Prabowo yang transaksional memicu pembentukan kabinet dengan banyak wakil menteri untuk menjaga loyalitas koalisi. Pengeluaran anggaran yang membengkak untuk dukungan politik ini membatasi kemampuan fiskal Indonesia dalam mendanai inisiatif strategis luar negeri.

Dampaknya juga terasa langsung pada melemahnya kapasitas kelembagaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Di bawah menteri baru yang bukan berasal dari diplomat karier, Kemenlu mengalami penurunan pengaruh serta kebingungan birokrasi akibat sinyal kebijakan yang saling bertentangan dari para wakil menteri. Minimnya konsultasi dengan para diplomat karier dan ahli pun turut merusak kredibilitas Indonesia di forum global.

Prof. Dr. Arifin mengungkapkan bahwa Indonesia dituntut untuk mengarahkan diplomasi secara cermat tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Diskusi ini merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme checks and balances dari Dewan Perwakilan Rakyat, pengawasan institusional yang ketat, transparansi pembuatan kebijakan luar negeri, serta pelibatan akademisi untuk memastikan setiap langkah diplomatik eksekutif ditujukan demi kepentingan publik.