Kerja Sama Pengiriman SDM Indonesia ke Jepang: Dulu, Kini, dan Masa Datang

Kerja sama pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini didorong oleh kondisi demografi kedua negara yang saling melengkapi, yakni Jepang mengalami defisit demografi akibat populasi yang menua serta penurunan angka kelahiran, sementara Indonesia sedang menikmati bonus demografi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran, Prof. Drs. Yuyu Yohana Risagarniwa, Ph.D., dalam diskusi daring “Satu Jam Berbincang Ilmu” (Sajabi) Episode 221 yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Unpad.

Menurut Prof. Yuyu, Jepang yang secara historis melarang masuknya pekerja asing tanpa keahlian khusus, kini mulai membuka keran tenaga kerja kerah biru secara luas akibat menyusutnya usia produktif. Langkah besar ini ditandai dengan amandemen Undang-Undang Keimigrasian Jepang pada akhir tahun 2018 yang melahirkan skema Tokutei Ginou atau Pekerja Berketerampilan Spesifik (Specified Skilled Worker).

“Melalui skema Tokutei Ginou, pekerja terampil resmi dan full time bisa mendapatkan hak gaji yang setara dengan pekerja lokal,” jelas Prof. Yuyu. Skema baru ini membuka 14 jenis lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja asing, yang di antaranya mencakup bidang keperawatan lansia (caregiver), pertanian, konstruksi, dan industri manufaktur.

Peluang emas ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan Prof. Yuyu, jumlah pekerja Indonesia di Jepang diproyeksikan melonjak drastis. Pada tahun 2020, tercatat hanya ada 53.395 pekerja Indonesia atau sekitar 3,1 persen dari total pekerja asing di Jepang. Namun, pada tahun 2025, jumlah tersebut diprediksi meroket menjadi sekitar 228.118 orang, atau menyumbang hampir 9 persen dari total keseluruhan pekerja asing di sana.

Meskipun peluang terbuka sangat lebar, Prof. Yuyu mengingatkan bahwa ada tantangan serius yang harus dihadapi oleh para PMI, yakni persaingan kemampuan bahasa dengan negara pengirim lain dan adanya benturan budaya. Saat ini, isu perbenturan budaya di Jepang telah menjadi kendala serius yang memunculkan resistensi dari masyarakat lokal serta sentimen anti-orang asing yang sering kali diamplifikasi di media sosial.

Masalah utama saat ini bukan lagi sekadar kemampuan bahasa, melainkan juga harus dibekali para calon PMI ini dengan literasi budaya kehidupan sehari-hari.

Sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan kebertahanan PMI, Prof. Yuyu menekankan bahwa pembekalan tata krama sosial, seperti aturan pembuangan sampah, etika di ruang publik, kebisingan, dan cara bersosialisasi dengan tetangga. Hal tersebut dinilai harus dijadikan syarat mutlak sebelum PMI diberangkatkan.

Perguruan tinggi juga diharapkan dapat turut berperan aktif dalam membekali calon pekerja migran. Institusi pendidikan tinggi perlu memberikan edukasi lintas budaya, meningkatkan kompetensi bahasa Jepang, serta melakukan kajian-kajian keberlangsungan program guna memberikan rekomendasi terbaik bagi pihak terkait.

Saksikan Selengkapnya disini: