Di Balik Penyalahgunaan Kekuasaan, Meninjau dari Perspektif Psikologi bersama Prof. Jainal Abidin

Ketika mendengar mengenai kekuasaan, tidak sedikit yang mengaitkannya dengan politik dan pemerintahan. Kedua bidang ini memang memainkan peranan paling besar dalam urusan kenegaraan. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa makna kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tindakan, keputusan, kesempatan, dan akses pihak lain. Dari definisinya, dapat dikatakan bahwa kekuasaan hadir di setiap relasi dan berbagai bidang kehidupan, baik kesehatan, psikologi, maupun pendidikan.

Tidak heran jika kekuasaan yang dimiliki sering kali diselewengkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana kekuasaan mampu mengubah cara seseorang berpikir dan bertindak dan kapan penggunaan kekuasaan bergeser dari amanah menjadi penyalahgunaan? 

Dalam kesempatan diskusi daring “Satu Jam Berbincang Ilmu” (Sajabi) Episode 222 yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Unpad, Prof. Dr. Jainal Abidin, M.Si., guru besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, memaparkan kajiannya, terutama dari sisi psikologis di balik penyelewengan kekuasaan yang dilakukan di berbagai lapisan hingga ke unit terkecil, yakni masyarakat. 

Istilah penyalahgunaan juga kerap kali disebut sebagai personalisasi kekuasaan. Istilah ini muncul dari kata “personal”, yakni menyesuaikan pengambilan tindakan atau keputusan berdasarkan alasan pribadi. Ciri-ciri personalisasi kekuasaan ditandai dengan kaburnya batas pribadi, jabatan, dan institusi yang berujung pada justifikasi atau rasionalisasi suatu keputusan atau tindakan.

Dalam psikologi, terdapat sejumlah istilah yang menjelaskan fenomena ini, pertama, psychological entitlement dan ownership. Hal ini berarti seseorang dengan  kekuasaan merasa pantas mendapatkan sesuatu karena jasa yang telah ia lakukan untuk institusi tersebut, sehingga semuanya dipersepsi sebagai milik pribadi. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui konsep moral licensing, yakni menjustifikasi tindakan dengan “kredit moral” (perbuatan baik) yang dilakukan di masa lalu.

Hal ini menghantarkan kita kepada tahapan selanjutnya yang disebut dengan motivated reasoning, yaitu kepentingan pribadi yang memengaruhi pemilihan alasan dan bukti. Kemudian, pada tahapan kelima, yakni ethical fading, dimensi moral menghilang karena keputusan dipandang sebagai urusan teknis. Aspek etis sudah pudar karena keputusan tidak lagi ditujukan untuk kebermanfaatan bersama, melainkan malah menindas yang lebih lemah. Selanjutnya terdapat moral disengagement, yakni menjustifikasi tindakan karena berpikir, “toh semua orang melakukannya”. Terakhir, organizational silence, yakni bukan hanya pelaku yang terlibat, melainkan juga orang di sekitar pemimpin yang memilih diam karena takut dan bergantung pada jasa pimpinan. 

Memutus penyelewengan kekuasaan yang kompleks ini menuntut tindakan mendesak di dua lini sekaligus. Di tingkat personal, pencegahan bertumpu pada penguatan integritas, yakni mengendalikan kepentingan diri, merawat empati, serta membuka diri terhadap kritik.

Namun, moral individu tak akan bertahan tanpa sistem yang tegas. Di tingkat kelembagaan, hal ini wajib ditopang oleh akuntabilitas yang membatasi wewenang bebas seorang pemimpin, sistem yang memberikan perlindungan penuh bagi pelapor, penilaian jabatan berdasarkan kemampuan, serta pemberian sanksi hukum yang konsisten.

Prof. Jainal menekankan bahwa penyalahgunaan kekuasaan jarang dimulai dari pelanggaran besar, tetapi biasanya tumbuh dari penyimpangan-penyimpangan yang disembunyikan dan kekuasaan yang menolak untuk dievaluasi dan diawasi. “Ujian terbesar kekuasaan itu bukan ketika kita memperolehnya, melainkan ketika kita bersedia membatasi diri saat tidak ada yang mampu menghentikan kita,” ujar Prof. Jainal.

Tayangan Selengkapnya: 

https://youtu.be/9lEzpP5NbB8?si=4hm1gYfxL2yFdfrf