Pakar Unpad Soroti Akar Bencana di Sumatera dari Tata Kelola hingga Mitigasi

Sejumlah pakar Universitas Padjadjaran menyoroti bahwa bencana ekologis di Sumatera tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga persoalan tata kelola lingkungan dan lemahnya mitigasi. Hal ini mengemuka dalam seminar “Hutan, Air, dan Hukum: Orkestrasi Ilmu untuk Ketahanan Bencana di Sumatera” yang digelar pada 7 Januari 2026 di Bale Rumawat, Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Dalam forum tersebut, akademisi lintas disiplin menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan pendekatan terpadu dari aspek lingkungan, tata ruang, hingga kebijakan hukum.

Guru Besar bidang hidrologi hutan, Prof. Chay Asdak, menilai pengendalian izin perkebunan dan pertambangan menjadi salah satu kunci untuk menekan risiko bencana seperti banjir dan longsor. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

”Statement para pejabat juga harus yang mendorong terjadinya kolaborasi, bukan sebaliknya, counter productive. Tanpa kolaborasi, upaya pengendalian bencana akan sulit berjalan efektif. Pendekatan menyalahkan satu pihak justru tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Sementara itu, dari perspektif kebumian, Guru Besar Teknik Geologi Unpad, Prof. Hendarmawan, mengingatkan bahwa faktor alam tetap menjadi pemicu utama bencana. Namun, dampaknya dapat diminimalkan melalui sistem peringatan dini atau early warning dan penataan ruang yang lebih baik.

“Kita tidak bisa menghindari bencana sepenuhnya, tapi risiko bisa ditekan jika mitigasi dilakukan secara serius dan terencana,” tegasnya.

Dari sisi hukum, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, Prof. Lastuti Abubakar, menilai bencana ekologis juga berkaitan dengan lemahnya tata kelola korporasi. Ia mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai instrumen penting dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Menurutnya, tata kelola yang baik juga berpengaruh pada kesiapan pendanaan untuk pemulihan pascabencana, yang selama ini kerap menjadi kendala.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami persoalan bencana. Ketua Senat Akademik Unpad, Prof. Yoni Syukriani, mengingatkan agar penanganan bencana tidak disederhanakan hanya dari satu sudut pandang.

“Persoalan bencana itu kompleks, sehingga perlu dilihat dari berbagai perspektif agar solusi yang dihasilkan tidak parsial,” ujarnya.

Melalui forum ini, Ketua Dewan Profesor Unpad,  Prof. Atwar Bajari, berharap lahir rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat langkah pencegahan dan penanganan bencana, khususnya di wilayah Sumatera yang rentan terhadap risiko ekologis.

(Nugraha)